Digitalisasi telah mengubah wajah administrasi perpajakan Indonesia secara menyeluruh. Inisiatif ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance), meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menyederhanakan proses administrasi. Dengan berbagai layanan daring seperti e-Filing, e-Billing, dan Core Tax System (PSIAP), wajib pajak kini bisa mengakses pelayanan pajak dari mana saja, kapan saja, secara cepat dan efisien. Reformasi ini juga bertujuan untuk mewujudkan tax ratio yang ideal dalam rangka mendukung penerimaan negara secara optimal.

Reformasi perpajakan dibangun di atas lima pilar utama: organisasi yang modern dan akuntabel, SDM yang kompeten dan berintegritas, teknologi informasi dan basis data yang canggih, proses bisnis yang efisien dan digital, serta peraturan perundang-undangan yang jelas dan adaptif. Pilar kelima ini menjadi fondasi penting, karena menciptakan kebijakan perpajakan yang memperluas basis pajak, memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Seluruh pilar ini dirancang untuk saling menguatkan dan menjawab kebutuhan sistem perpajakan di era digital.

Namun, kemajuan ini tidak lepas dari tantangan. Wajib pajak dihadapkan pada transparansi data yang tinggi dan pengawasan berbasis risiko secara real-time melalui sistem Compliance Risk Management (CRM) dan Business Intelligence (BI). Hal ini membuat penghindaran pajak semakin sulit dilakukan. Tantangan lainnya adalah ketimpangan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha kecil, serta kebutuhan adaptasi yang cepat terhadap sistem dan regulasi yang terus berkembang. Di sisi otoritas, tantangannya adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan data besar secara tepat guna, aman, dan terpercaya.

Di balik tantangan tersebut, terbentang peluang besar. Digitalisasi perpajakan membuka jalan bagi peningkatan efisiensi, kemudahan akses layanan, dan penguatan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Dari sisi profesional, khususnya akuntan, era ini menjadi panggung

untuk meningkatkan peran dari sekadar pencatat angka menjadi mitra strategis bisnis yang memahami teknologi, mampu membaca data, serta terlibat aktif dalam pelaporan berkelanjutan. Profesi akuntan juga dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai alat digital dan memperluas  kompetensinya ke arah sustainability dan governance.

Era digital perpajakan adalah momentum. Di satu sisi, ia membawa tantangan adaptasi dan transformasi sistemik. Namun di sisi lain, ia membuka peluang besar untuk memperkuat sistem perpajakan nasional menuju arah yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Dengan dominasi usia produktif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap peran pajak dalam pembangunan, kita memiliki modal sosial yang kuat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada akhirnya, seperti kata pepatah, di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian, pajak, dan perubahan. Maka, sudah saatnya kita siap menyambut semuanya.